Hal tersebut dilakukan karena dalam sebuah organisasi besar diperlukan proses penyegaran.
“Terutama bagi mereka yang sudah lama berada di posisi jabatan tertentu. Tour of duty berupa promosi dan rotasi adalah hal yang lumrah di setiap organisasi, apalagi di pemerintahan daerah. Kami melakukan ini berdasarkan kompetensi dan kapabilitas, serta mempertimbangkan integritas dan kemampuan mereka untuk membantu kepala daerah mewujudkan visi dan misi,” tuturnya.
Ke depan, terdapat beberapa target yang ingin dicapai, di antaranya penyelesaian akses jalur Bogor Selatan yang menghubungkan empat kelurahan yang sebelumnya terdampak longsor.
Saat ini, solusi dilakukan melalui pembebasan lahan dan pembangunan trase baru.
Selanjutnya, dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang pembatasan usia teknis angkutan perkotaan maksimal 20 tahun, Pemerintah Kota Bogor akan mengoptimalkan penerapan perda tersebut agar rasio jumlah dan sebaran angkutan kota lebih realistis.
“Ini merupakan upaya untuk mengurangi potensi kemacetan yang selama ini diakibatkan oleh kelebihan jumlah angkot. Selama ini suplai dan demand tidak seimbang, sehingga diperlukan langkah-langkah teknis,” ujarnya.
Selain itu, terdapat beberapa isu nasional yang juga berdampak ke daerah, seperti BPJS PBI.
“Kami ingin BPJS PBI atau program bantuan sosial benar-benar sesuai dengan profil data yang akurat. Penerima harus tepat sasaran, tidak boleh yang mampu menerima dan yang tidak mampu justru tidak menerima. Kami terus melakukan kroscek di lapangan untuk memastikan data valid dan dapat diimplementasikan dengan baik,” katanya. []