"Saat ini saya di sini. Nah, nanti berarti penugasannya dari Pak Wali adalah selama beberapa waktu saya ditugaskan menjadi kepala sekolah rakyat di Kementerian Sosial, dipinjamkan lah gitu," ujarnya.
SR 3 saat ini menampung 100 pelajar tingkat SMP dan SMA. Sekolah Rakyat rintisan ini, lanjut Nurma, difasilitasi oleh berbagai kementerian. Sementara itu, pemerintah daerah turut membantu proses penjangkauan calon siswa.
Standar penyelenggaraan dan kurikulum sekolah telah ditentukan oleh kementerian. Setiap anak dibiasakan bangun pukul 03.30 WIB hingga pukul 04.00 WIB.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan bersih-bersih, beribadah, senam, sarapan, hingga mengikuti pembelajaran di sekolah.
"Jadi untuk pelaksanaan kita semua seragam. Kalau untuk Sekolah Rakyat, kita diseragamkan, karena memang harus mengikuti SOP yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi biar tidak ada yang kurang dari standar. Semuanya sama," jelasnya.
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SR 3 dimulai pada 14 Agustus lalu, kemudian dilanjutkan dengan program matrikulasi. Program tersebut menjadi salah satu hal yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah reguler lainnya.
"Karena memang input yang masuk itu bervariasi, termasuk usia juga bervariasi. Kayak di SMP ada yang usianya memang usia SMP 13-14 tahun, tapi ada juga yang usia 17-18 tahun, karena memang pernah putus sekolah, ada yang tidak lanjut. Jadi untuk menyiapkan mental dan segala macamnya ada program matrikulasi untuk menyeragamkan. Sehingga anak-anak ini juga termotivasi dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi," ungkapnya.
Kurikulum Multi Exit Multi Entry juga membagi pembelajaran ke dalam beberapa penjurusan. Hal ini sejalan dengan prinsip Sekolah Rakyat yang mengedepankan edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan.