3.676 PPPK dan CPNS Pemkab Bogor Dilantik, Rudy Tegaskan Hal Ini!

BogorAktual.id — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 3.676 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (17/4/25). 

Dari total formasi yang dilantik, sebanyak 3.324 merupakan PPPK dan 352 adalah CPNS. Ini merupakan gelombang pertama dari proses pengangkatan ASN di Kabupaten Bogor untuk tahun ini.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan bahwa momentum pelantikan ini menjadi semangat baru bagi Kabupaten Bogor dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. 

“Kurang lebih ada 3.600 orang yang dilantik hari ini. Ini menjadi semangat baru untuk membangun Kabupaten Bogor, yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat bahkan di Indonesia,” katanya. 

BACA JUGA:Pemkot Bogor Konsisten Babat Habis Reklame dan Billboard Tak Berizin

Rudy menegaskan pentingnya menjaga integritas serta nama baik Pemerintah Kabupaten Bogor di pundak para ASN yang baru saja diangkat. 

“Kami ucapkan selamat bertugas. Yang terpenting adalah jaga integritas dan kehormatan Kabupaten Bogor. Karena nama baik Kabupaten ada pada Bapak-Ibu sekalian,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga menerima Piagam Penghargaan dari BKN RI atas keberhasilannya sebagai salah satu daerah tercepat dalam proses pengangkatan CASN Tahun 2024.

Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh yang hadir dalam pelantikan tersebut memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Bogor atas percepatan proses administrasi kepegawaian. 

“Baru 36 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melantik CPNS dan PPPK. Kabupaten Bogor termasuk tercepat dan sudah kami cek dari sisi anggaran, semuanya aman,” ujar Zudan.

BACA JUGA:Camat Tamansari Tegaskan Netral, Sampaikan Aspirasi Warga Sukaluyu ke Pihak Perusahaan

Ia juga berpesan kepada seluruh ASN yang baru diangkat untuk memperkuat integritas dan kompetensi. 

“Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang rasa provinsi. Penduduknya 5,8 juta. Ini kekuatan besar yang harus dibarengi dengan pelayanan publik yang optimal," tuturnya. 

Zudan menambahkan bahwa pelatihan manajemen risiko harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemerintah daerah.