Langkah Tegas Memperkuat Kesejahteraan Masyarakat Miskin di 2025, Ini Kata Sri Mulyani!

BogorAktual.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan serangkaian kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin. 

Pengumuman tersebut dilakukan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 kepada berbagai kementerian dan lembaga pemerintah di Jakarta pada Selasa (10/12). 

Masyarakat yang kurang mampu akan mendapatkan bantuan dari negara melalui program-program seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan. 

"Termasuk subsidi dan fasilitas pembebasan pajak," kata tersebut dikutip Rabu (11/12). 

Sri Mulyani menambahkan bahwa kebijakan ini akan mencakup potensi penerimaan negara yang memberikan keadilan bagi semua pihak. 

Salah satunya adalah melalui gotong royong, di mana kelompok masyarakat yang mampu diharapkan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dengan patuh. 

Ia juga menekankan pentingnya kerjasama antara pihak yang mampu dan pemerintah untuk terus memajukan Indonesia.

"Bagi kelompok yang mampu dan menikmati hasil pembangunan diminta bergotong-royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia," ungkap Sri Mulyani. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyebut pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. 

Sejumlah sumber pendapatan negara seperti pajak bea cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan dimaksimalkan untuk mencapai angka tersebut.

Adapun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. 

Nilai tersebut meningkat 8,9 persen dibandingkan belanja negara dalam APBN 2024. 

Angka belanja pemerintah pusat, kata Sri Mulyani, mencapai Rp 2.701,4 triliun, ditujukan untuk mendorong program prioritas dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan. 

"Program unggulan 2025, telah ditampung di APBN melalui program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi dan terciptanya lumbung pangan nasional daerah dan desa," pungkasnya. []