Ikuti Rakor Bersama Menteri ATR dan Gubernur Jabar, Ini Kata Dedie Rachim!
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Bupati Bogor, Rudy Susmanto saat rapat koordinasi (rakor) evaluasi tata ruang bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi-Bogor Aktual-Istimewa
BogorAktual.id - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengikuti rapat koordinasi (rakor) evaluasi tata ruang bersama Menteri Agraria dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, beserta bupati/wali kota se-Jawa Barat.
Dedir menuturkan, dalam rakor yang berlangsung di Balai Kota Depok pada Selasa (11/3) tersebut, Nusron Wahid dan Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa hal.
Salah satunya, sambung dia, terkait bagaimana pemerintah daerah (Pemda) harus menyelamatkan dan merehabilitasi lingkungan yang sudah terlanjur rusak akibat beberapa faktor dan alih fungsi lahan.
"Kemudian juga dibahas mengenai pemanfaatan lahan yang tidak sesuai aturan dan ketentuan. Namun, di satu sisi, Pemda juga diminta untuk menyelamatkan bantaran sungai dari okupansi yang dikategorikan ilegal," ujar Dedie A. Rachim dikutip Rabu (12/3).
BACA JUGA:Heboh Minyakita, Dedie Rachim Pastikan di Kota Bogor Aman
Oleh karena itu, daratan sempadan saluran air juga harus diselamatkan agar apabila terjadi cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi, tidak terjadi limpasan air yang berlebihan.
"Yang paling penting adalah bagaimana menetapkan lahan-lahan catchment area agar serapan air tetap terjaga," ucap Dedie.
Ia menambahkan bawhwa dari sisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemda juga harus bisa memenuhi kriteria dan persyaratan pembangunan melalui keselarasan RTRW secara berjenjang.
BACA JUGA:Pemkot Bogor Tingkatkan Peran Birokrasi
"Mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota," pungkasnya. []
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News