Duduki Kursi Sekda Kota Bogor, Ini Skema Kerja Denny Mulyadi!

BogorAktual.id - Denny Mulyadi akhirnya resmi dilantik Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor di Balai Kota Bogor, Senin (30/6) Sore. 

Pelantikan Sekda baru itu dilaksanakan, setelah proses administrasi terpenuhi dari Badan Kepegawaian Nasional, Gubernur Jawa Barat dan Kemendagri. 

Dalam pesannya Wali Kota Dedie A Rachim menyampaikan agar Sekda yang baru dilantik mampu mengakselerasi program-program prioritas yang sudah ditetapkan dari penjabaran Visi Misi Kota Bogor 2025-2029. 

“Peran Sekda sangat strategis dalam mengorkestrasi birokrasi, agar bergerak dan fokus pada pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bagian menuju Bogor Beres," kata Dedie. 

Sementara itu, Denny Mulyadi, menyatakan bahwa akan bekerja sesuai arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mengakselerasi program prioritas pembangunan Kota Bogor.

Ia menyebut, bahwa ada beberapa langkah yang akan mulai dilaksanakan dalam masa baktinya sebagai Sekda Kota Bogor antara lain, terkait tata kelola keuangan daerah, orkestrasi tata kelola kelembagaan, dan perencanaan pembangunan. 

“Langkah-langkah tersebut akan saya laksanakan secara bertahap dan terukur," tegas Denny. 

 BACA JUGA:Rotasi Mutasi di Tubuh Pemkot Bogor, 19 Kepala Dinas Bergeser

Untuk tata kelola keuangan daerah, dirinya mengaku, akan berfokus pada usaha untuk peningkatan pendapatan daerah dan juga melaksanakan belanja secara efektif dan efisien. 

Upaya pencapaian peningkatan pendapatan akan dilakukan dengan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, sambungnya, penguatan jejaring mitra strategis pendapatan daerah (BPN, Ikatan Notaris, Samsat, PHRI, dan Kewilayahan), insentif dan disinsentif pajak dan retirbusi daerah secara selektif, optimalisasi penagihan piutang pajak dan retribusi, serta membangun kemitraan untuk pendanaan alternatif untuk pembangunan. 

Denny menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut yang akan menjadi sumber peningkatan pendapatan untuk dapat membiayai program-program prioritas. 

"Sehebat apapun programnya, jika tidak ada uangnya, tidak akan berhasil dengan lancar," ungkap dia. 

Ia menuturkan bahwa dalam tata kelola keuangan daerah peningkatan pendapatan akan diiringi dengan langkah efektifitas dan efisiensi dalam belanja pembangunan.