Wali Kota Bogor Tekankan Penanganan Kemiskinan Harus Berbasis Data, Keadilan, dan Mentalitas

Wali Kota Bogor Tekankan Penanganan Kemiskinan Harus Berbasis Data, Keadilan, dan Mentalitas

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyebutkan bahwa bicara kemiskinan tidak terlepas dari data, keadilan, dan mentalitas. Hal ini disampaikannya saat hadir sebagai narasumber dalam konferensi studi lokal Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Bog-Bogor Aktual -Pemkot Bogor

BogorAktual.id - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyebutkan bahwa bicara kemiskinan tidak terlepas dari data, keadilan, dan mentalitas.

 

Hal ini disampaikannya saat hadir sebagai narasumber dalam konferensi studi lokal Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Bogor yang mengangkat tema 'Menelaah Kemiskinan di Kota Bogor'. 

 

Dedie Rachim menyampaikan bahwa kemiskinan hampir menjadi persoalan semua daerah. Menurutnya, persoalan kemiskinan di Indonesia kerap kali hanya muncul dalam data, sementara dalam realitanya belum tentu demikian. 

 

“Bicara kemiskinan, persoalan utamanya adalah keadilan dan mentalitas. Selain itu, jika berbicara terkait permasalahan, yang paling penting dan utama adalah data. Masalah data adalah masalah kita. Banyak orang memiliki mentalitas kuat sehingga mampu bertahan dan berhasil dalam hidup. Namun, tidak sedikit juga yang sebaliknya,” kata Dedie Rachim di Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, pada Jumat, 5 Desember 2025.

 

Dedie Rachim mengungkapkan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bisa berbeda dengan penerima BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Profil penerima bantuan tersebut pun belum tentu termasuk kategori miskin ekstrem.

 

Sebagai contoh, di Kota Bogor ada 3.000 warga yang secara riil tempat tinggalnya kurang layak. Secara data, mereka bisa masuk ke desil 3 atau 4, namun tidak bisa menerima atau mengakses bantuan, karena mereka dititipkan STNK dan BPKB kendaraan majikannya untuk menghindari pajak progresif atas kendaraan lainnya.

 

Dampaknya, saat dilakukan kroscek menggunakan aplikasi Solid untuk menentukan penerima bantuan, mereka tidak dapat menerima bantuan karena terdeteksi memiliki kendaraan. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: pemkot bogor