Ricuh! HMI MPO Geruduk Balai Kota Bogor Bawa Ayam Kampung Sambil Bakar Ban

BogorAktual.id - Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bogor bersama Komunitas Mahasiswa Universitas Terbuka (UT) berunjukrasa di depan Balai Kota Bogor, Rabu (27/12).

Dalam aksinya puluhan mahasiswa tersebut membentangkan berbagai spanduk yang di antaranya bertuliskan "Berikan Hak ASN agar dapat bekerja maksimal". 

Selain itu, mereka pun membakar ban dan membawa ayam kampung sebagai simbol kegagalan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memajukan daerah.

Ketua HMI MPO Cabang Bogor, Irfan Yoga menilai, bahwa Pemkot Bogor tak akan mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada lantaran fokus dengan konten. 

"PR 2021 dan 2022 mengenai lelebihan bayar Berdasarkan temuan BPK Diduga tidak ada Upaya Untuk menuntaskan permasalahan itu," geram Irfan dalam orasinya.

Selai itu, kata dia, beragam proyek infrastruktur membuat keuangan Kota Bogor mengalami Defisit Sebesar Rp137 miliar. Sehingga Tentu Mengakibatkan Pergeseran Anggaran APBD 2023. 

"Belum lagi PR Pemkot mengenai Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Sebesar Rp31,9 miliar yang seharusnya mulai dicicil pembayarannya Rp6,4 miliar di tahun 2023 selama 8 tahun," ungkapnya.

"Bagaimana cara pemkot membayar. Sedangkan sedang defisit! Bahkan Masalah yang terjadi di tubuh pemkot tidak hanya meresahkan masyarakat. Namun membuat ASN mengeluh karena penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang wacananya dibayarkan pada 2024," lanjut Irfan.

Ia menyebut, selain itu Kota Bogor sebagai kota jasa ditarget Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2023 sebesar Rp1 triliun. Tetapi, hal itu masih tanda tanya keberhasilannya. 

"Apalagi ditambah buruknya kondisi pengelolaan Perumda. Ditambah adanya dugaan kekurangan volume pekerjaan pada beragam proyek. HMI MPO Cabang Bogor skeptis, bila wali kota mampu menyelesaikan seluruh masalah," serunya 

Atas dasar itu, sambung dia, hal itu harus menjadi pintu masuk aparat penegak hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejari Kota Bogor untuk mulai penyelidikan terhadap seluruh masalah tersebut.

"HMI MPO mendesak APH untuk periksa dan tangkap oknum yang diduga Mlmendapatkan aliran dana megaproyek di Kota Bogor. Kamu juga meminta Pemkot Bogor Agar melunasi seluruh utang PEN Pemkot yang sampai hari ini belum dibayarkan," tuturnya.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut APH untuk memeriksa seluruh kontraktor dan PPK yang hingga kini belum mengembalikan kelebihan bayar berdasarkan LHP BPK 2023.

"Kami juga mendesak Pemkot mengevaluasi seluruh perumda yang tidak becus bekerja. Sehingga PAD tidak dapat dimaksimalkan. Pemkot juga harus memperhatikan ASN agar dapat bekerja maksimal untuk pelayanan masyarakat," pungkas Irfan. []