Kepolosan Dokter Rayendra Bikin Geram PDI Perjuangan

Kepolosan Dokter Rayendra Bikin Geram PDI Perjuangan

Ilustrasi: Bacawalkot Bogor, dokter Rayendra atau Raendi Rayendra disebut ber-KTA PDI Perjuangan dan Partai Golkar.-Sketch-Bogor Aktual

BogorAktual.id - Bakal Calon Wali Kota (Bacawalkot) Bogor, dokter Reyendra alias Raendi Reyendra bikin heboh dinamika politik di Kota Bogor, imbas mencuatnya kabar kepemilikan dua Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik yakni, PDIP dan Golkar

Hal itu memantik sorotan elite PDIP, salah satunya Sekretaris DPC PDIP Kota Bogor, Atty Somaddikarya. Ia menyebut polemik timbul setelah dokter Rayendra, yang sebelumnya telah ber-KTA PDIP dan surat tugas sebagai calon Wali Kota Bogor, diketahui memiliki KTA Partai Golkar setelah kunjungannya ke kantor DPD Partai Golkar pada Minggu (18/8). 

Atty Somaddikarya menilai langkah tersebut sebagai tindakan sepihak yang berpotensi menciptakan kesalahpahaman dengan tujuan menciptakan konflik antara dua partai besar. 

Pihaknya menduga adanya upaya penyerobotan kader PDIP oleh Golkar tanpa konfirmasi resmi baik dari Golkar maupun calon wali kota yang bersangkutan.

Tindakan dokter Rayendra membuat KTA Golkar setelah memiliki KTA PDIP tanpa paksaan dinilai merupakan langkah yang kurang etis. 

"Hal ini merupakan langkah yang kurang beretika, jangan pernah menggeser aturan main berpolitik apa lagi menabraknya tanpa berhitung dampak buruk atas hubungan yang sudah lama terjalin kompak antar partai, ada hal utama yang dijunjung tinggi secara terukur," ungkapnya kepada wartawan dikutip Selasa (20/8). 

Menurut Atty, sejatinya aturan main dalam berpolitik harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar tanpa mempertimbangkan dampak buruk terhadap hubungan antar partai yang sudah terjalin kompak.

Sebab, sambung dia, aturan main dan kebijakan dalam partai politik berbeda-beda, seperti halnya di PDIP yang menegaskan syarat wajib, bagi siapapun yang ingin maju dengan tiket dari partai tersebut harus menjadi kader dan memiliki KTA. 

"Kami sangat menyayangkan minimnya penghormatan terhadap etika berpolitik. Padahal seorang calon kepala daerah memiliki hak menentukan bendera politiknya sebagai warga negara, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika politik," geram Atty. 

Ia menambahkan, bahwa PDIP dan Golkar adalah dua partai besar yang sarat akan pengalaman politik yang sudah punya jam terbang. 

"Seharusnya partai tidak masuk terlalu jauh ke dalam urusan rumah tangga partai lain seperti yang saya lakukan. Kesalahan dan tidak pahamnya sebuah etika tidak sepenuhnya ada pada Golkar, namun ada juga kesalahan dari calon yang mengejar tiket Pilkada demi mencari partai koalisi, tapi lupa memperhatikan etika politiknya," paparnya. 

Atty juga menekankan, bahwa partainya tidak akan menjadi partai penonton dalam setiap pelaksanaan Pilkada. PDIP akan selalu mengambil bagian menjadi pelaku di setiap medan pertarungan demi kesejahteraan rakyat Kota Bogor. 

"PDI Perjuangan akan mengambil bagian kemenangan, baik sebagai partai pengusung maupun pendukung. Dengan modal enam kursi di legislatif, kami akan menjadi pelaku dan penentu kemenangan di Pilkada Kota Bogor," tegas Atty. 

Terancam Tak Dapat Dukungan PDIP

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News