Yusfitriadi Ingatkan Pejabat, Hal Sepele Bisa Picu Ledakan Sosial

BogorAktual.id – Lembaga Studi Visi Nusantara menilai kekacauan unjukrasa yang terjadi kemarin harus menjadi bahan refleksi serius bagi para pejabat, baik di pusat maupun daerah. 

Direktur Vinus Indonesia, Yusfitriadi, menyebut peristiwa itu bukanlah kejadian tunggal, melainkan akumulasi emosional masyarakat akibat krisis kepercayaan dan krisis legitimasi terhadap lembaga negara.

"Ini merupakan akumulasi emosional, krisis kepercayaan, krisis legitimasi, dan ada trigger-nya. Trigger-nya di tiga lembaga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka berpotensi merembet ke daerah," ujar Yusfitriadi di Bogor, Selasa (2/9/2025).

Ia mencontohkan, jika pejabat daerah meniru pola yang sama dengan tingkat pusat—represif, ingkar janji, atau membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat—maka potensi kemarahan publik sangat besar. 

"Kalau operator represif akan sama memancing kemarahan publik. Kalau bupatinya kemudian tidak menepati janjinya, memberikan kebijakan yang tidak perlu rakyat, pasti terjadi (ledakan)," tegasnya.

Menurutnya, hal kecil sekalipun bisa menjadi pemicu luar biasa. Ia menyebut contoh sederhana seperti hiburan joget di tengah situasi sosial yang sensitif, atau gaya hidup mewah pejabat yang dipamerkan di publik. 

"Trigger sekecil Uya Kuya joget-joget itu pun bisa jadi pemicu. Itu cuma joget mereka, tapi jadi trigger yang luar biasa. Begitu juga flexing, seperti motor balap, mobil keren, jam tangan mewah, masyarakat bisa mempertanyakan itu. Kalau pejabat di daerah juga tidak menunjukkan empati, hal serupa bisa terjadi di Bogor, Depok, atau kota lainnya," paparnya.

Yusfitriadi menekankan bahwa di era digital tanpa batas, pejabat tidak bisa merasa aman atau luput dari pengawasan. 

"Sudahlah, jangan merasa mereka tidak diawasi. Jangan anggota legislatif merasa berbuat ini-itu enggak ada yang tahu. Hari ini berbuat apapun, fotonya bisa sampai ke publik," ungkapnya.

Ada tiga pesan utama yang ia sampaikan kepada pejabat publik. Pertama, sadar sepenuhnya bahwa masyarakat terus mengawasi. 

Kedua, selalu memberikan teladan baik dalam sikap maupun kebijakan. Ketiga, berpihak dan berempati kepada kepentingan rakyat.

"Berikanlah contoh yang baik, berempatilah kepada publik, berpihaklah kepada publik baik dalam perilaku maupun kebijakan. Eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk aparat, harus berlaku sebagai pelindung rakyat. Kalau tidak, akumulasi ketidakpuasan itu bisa meledak kapan saja. Mungkin bukan hari ini, tapi bisa besok, lusa, bulan depan, atau tahun depan," tandasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat untuk tetap aktif mengawasi kinerja pejabat. 

"Kepada masyarakat, kita harus terus mengawasi bagaimana kebijakannya, terutama kepribadiannya. Karena publik punya hak untuk menilai dan mengoreksi, agar para pejabat tidak lagi abai terhadap kepentingan rakyat," pungkasnya.